nusakini.com-- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution hadir sebagai narasumber dalam acara International Business Integrity Conference (IBIC) 2017 yang digelar di Auditorium Binakarna Jakarta, Senin (11/12). Kegiatan yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu, dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. 

Dalam paparannya, Menko Perekonomian membahas mengenai komitmen pemerintah dalam mewujudkan perekonomian yang bersih tanpa korupsi melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan GCG di Indonesia dilatarbelakangi oleh Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

• Untuk Dana Hasil Ekspor, Darmin: Sesuai Aturan BI dan OJK Akan Dibentuk Rekening Khusus
• Pemerintah Terus Upayakan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
• Menko Darmin: Peraturan Pelaksanaan Biodiesel 20 Siap Ditandatangani
• Empat Strategi Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
• Pemanfaatan Potensi Ekonomi 2018 dalam Mendukung Agenda Pembangunan Pemerintah

Penerapan GCG ini bertujuan agar proses birokrasi yang sedang berjalan dapat efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan dan melindungi hak dan kepentingan stakeholder.

Adapun peranan negara dalam mendukung GCG ini salah satunya dengan melakukan koordinasi secara efektif antara penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat.

Di akhir paparannya, Menko Darmin menjelaskan komitmen kantornya untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang bersih tanpa korupsi melalui paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan sejak tahun2015 lalu.

Ia menegaskan salah satu inti dari paket kebijakan ekonomi ini menyederhanakan proses birokrasi melalui Online Single Submission.“Nantinya di satu gedung itu, investor datang kesitu, dan hari itu juga sudah selesai. Jadi walau izin belum keluar secara definitif, investor mempunyai kemudahan untuk membeli tanah dan membangun di seluruh wilayah Indonesia," ujar Darmin.

Selain itu, juga menjadi narasumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Roslan P. Roeslani, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Krik.(p/ab)